Komisi IV Soroti Pentingnya Kementan Reformasi Sektor Pertanian dan Status WDP dari BPK
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Foto: Farhan/vel
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menekankan pentingnya reformasi sektor pertanian demi mencapai efisiensi dan keberlanjutan dari setiap program kerja Kementerian Pertanian (Kementan). Sebab itu, dengan berbagai tantangan sekaligus peluang besar yang akan dihadapi, ia mendorong Kementan untuk memanfaatkan penuh sumber daya yang dimiliki guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Memperkuat argumentasinya, dirinya menyoroti soal status laporan keuangan Kementan yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah fondasi bagi keberhasilan program-program strategis di sektor pertanian. "Dalam delapan tahun terakhir, kita selalu mendapatkan opini WTP. Saya berharap kementerian segera menindaklanjuti rekomendasi BPK agar kembali ke jalur yang benar," ungkap Alex.
Di sisi lain, ia mengkritisi rendahnya capaian pengembangan sejumlah komoditas utama seperti kelapa, pinang, cengkeh, dan karet, yang hanya mencapai sekitar 50 persen, dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Menurutnya, komoditas ini seharusnya menjadi prioritas lantaran berperan penting mendukung ekonomi biru sekaligus agenda perdagangan karbon yang tengah digaungkan pemerintah.
Rendahnya capaian di sektor ini, jelasnya, harus menjadi evaluasi sebagai landasan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan di tahun mendatang. "Kalau kita bicara ekonomi biru dan carbon trading, maka pengelolaan kawasan pertanian seperti kelapa dan pinang menjadi kunci utama. Kementerian harus lebih fokus dan konsisten dalam menjalankan program ini," tegasnya. (ums/rdn)
